Penurunan Pajak Terus Merosot dan Biaya Infrastruktur Tak Dikurangi, Faisal: Tanda-tanda Akan Ada Krisis

Pemerintah diminta tidak jor-joran mengucurkan dana untuk membangun proyek infrastruktur. Pasalnya, pendanaan yang bersumber dari pajak sangat sedikit, mengingat penerimaan negara tak capai target.

Jika hal itu teris dipaksakan pemerintah, akan menimbulkan krisis di sektor ekonomi, termasuk di sektor fiskal. Untuk itu, pemerintah diminta mau menurunkan belanja negara termasuk untuk infrastruktur.

“Karena jika belanja negara tidak diturunkan, maka otomatis pemerintah sudah akan menaikkan pendapatan pajak. Sementara perekonomian masih lesu,” ujar ekonom senior Faisal Basri di Jakarta, ditulis Kamis (19/10).

Kondisi itu justru menyebabkan pemerintah akan mengejar-ngejar pajak dari warganya. Padahal kondisi ekonomi tak mendukung untuk adanya penerimaan yang tinggi.

“Alhasil, imbasnya kita semua akan terus diganggu oleh orang pajak. Saya saja sudah dapat dua kali surat ‘cinta’ (dari orang pajak),” cerita dia.

Dia menegaskan, potensi krisis ekonomi itu muncul karena belanja infrastruktur negara yang sangat besar. Sementara, kata dia, pertumbuhan penerimaan pajak negara terus mengalami penurunan.

Makanya menurut data yang dijabarkan Faisal, pertumbuhan penerimaan pajak pada 2016 lalu turun sebesar 3,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Padahal, jumlah tersebut sudah ditopang oleh amnesti pajak.

“Sehingga tahun ini tanpa amnesti pajak, pertumbuhan penerimaan pajak akan minus hingga 4,8 persen,” tandasnya.

Penerimaan pajak di 2017 ini, kata dia, berdasar data yang dia olah sampai September 2017 justru mengalami penurunan 2,7 persen. “Ini karena sudah tak ada lagi tax amnesty. Jadi turun terus,” kata dia.

Jika kondisi itu terus terjadi, ekonom UI itu memprediksi akan terjadi krisis ekonomi kecil di Indonesia pada Desember 2017 nanti. Krisis itu terjadi karena pemerintah tak memotong belanja infrastruktur.

Sepertinya, krisis sendiri bakal terjadi mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri enggan untuk memotong anggaran infrastruktur. Padahal menurut Faisal, itu akan menjadi pemicunya.

“Jadi, kalau Pak Jokowi bilang belanja infrastruktur tidak boleh diturunkan, itu akan terjadi krisis kecil. Maka akan habis,” katanya memberi peringatan.

Bahkan krisis tersebut akan dipicu oleh sektor moneter. Dimana, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (USD) akan terus anjlok. Saat ini rupiah sudah terkulai ke level Rp13.500-an.

“Potensi rupiah bisa sampai ke level l Rp 14 ribu per dolar Amerika. Ditambah lagi, penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi sampai ke angka 4,9 persen,” kembali dia mengingatkan.

akt