Ambisi Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Abaikan ‘Perut ‘ Rakyat Kecil

Tepat tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang jatuh pada 20 Oktober ini, kondisi perekonomian bangsa mengalami penurunan. Para wakil rakyat menyoroti ambisi pembangunan infrastruktur yang mengabaikan hal lain yang penting, yaitu kesejahteraan rakyat, lapangan kerja dan kemiskinan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta, Jokowi-JK bekerja seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dikorbankan. Dia menyebut, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi-JK, di antaranya kesejahteraan, lapangan kerja, dan kemiskinan.

“Fundamental ekonomi akan dibangun terlebih dahulu melalui infrastruktur. Kita memahami itu, tapi di sisi lain tentunya juga jangan tidak memperhatikan hal yang lain,” kata Taufik, Kamis (19/10) yang dirilis laman cnnindonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar tak mengabaikan masalah kesenjangan dan kemiskinan.”Saya pikir yang harus diperhatikan menyangkut masalah kesenjangan dan kemiskinan,” ujar Syarief.

Syarief mengatakan, kondisi perekonomian bangsa saat ini terbilang mengalami penurunan. Pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil yang saat ini terkena dampak dari kondisi perekonomian yang bermasalah.

Jokowi diminta mengevaluasi kekompakan para anak buahnya di kabinet. Menurut dia, Jokowi harus mengkoordinasi para anak buahnya agar memiliki kesamaan visi dan misi.

“Kekompakan kabinet ini harus betul-betul lebih dievaluasi lagi dan harus betul-betul kompak,” ujarnya.

Di luar dua hal itu, Syarief mengapresiasi beberapa kebijakan yang dibuat Jokowi-JK, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Namun ia tetap mengingatkan, Jokowi tetap menyelaraskan Pembangunan infrastruktur dengan perbaikan perekonomian bangsa.

“Infrastruktur itu tentu dalam jangka panjang mungkin bagus. Tetapi yang lebih penting (perekonomian),” ujar Syarief.

Seperti dirilis tempo, Ekonom Senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, juga sepakat bila perekonomian di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak banyak mengalami pergerakan seperti harapan banyak pihak. Selama tiga tahun, perekonomian berjalan datar tanpa perubahan berarti, bahkan cenderung menurun.

Hal itu tecermin dari kinerja ekspor Indonesia. “Empat tahun lalu berhasil mencapai US$ 200 miliar, sekarang hampir US$ 117 miliar, separuh tergerus. Ini gawat,” kata dia, (20/7).

Padahal, Didik melanjutkan, nilai ekspor merupakan tanda pemerintahan yang hidup. Saat ini terjadi dekonsumsi dan deekspansi yang dilakukan pemerintah. “Itu menunjukkan pemerintah tidak mengerjakan pekerjaannya untuk bersaing di tingkat internasional,” tutur dia.

Penurunan kinerja ekspor ini berdampak pada penerimaan pajak dan akan berimbas pada penerimaan APBN. “Makanya pertumbuhan sekarang stagnan di bawah 5 persen. Janji kampanye 7 persen,” kata Didik.

Didik juga menyoroti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat. Kondisi ini bisa dilihat dari sejumlah peritel banyak melakukan pemutusan hubungan kerja.(swamedium)