Penuhi Janji, Anies Ubah Status Yayasan PDS HB Jassin jadi UPT

Penuhi Janji, Anies Ubah Status Yayasan PDS HB Jassin jadi UPT

Berita Islam 24H - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pengurus Yayasan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Anies dan pengurus PDS HB Jassin sepakat untuk mengubah status yayasan menjadi Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Sebelumnya, pada pelaksanaan kampanye Pilgub lalu, Anies juga sempat mengunjungi PDS HB Jassin di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Hari ini, Anies bersama Ketua Yayasan HB Jassin Raisis Panigoro, dan penerima mandat dari HB Jassin, Ajip Rosidi bertemu di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017). UPT yang nantinya akan dibentuk Pemprov DKI akan mengelola dokumentasi sastra yang ada di HB Jassin.

“Tadi kita bertemu dan setelah kita rapat kita sepakati beberapa hal, pertama Pemda (Pemprov DKI) akan membentuk UPT. UPT ini khusus untuk mengelola pusat dokumentasi sastra di HB Jassin,” ujar Anies usai pertemuan.

PDS HB Jassin akan mulai aktif menjadi UPT pada Januari 2018. Pengelolaannya ada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Mulai pekan depan, secara resmi akan dilakukan penyerahan seluruh aset Yayasan HB Yasin berikut hasil-hasil karya.

“Minggu depan diharapkan asetnya sudah diserahkan kepada Pemprov DKI. Jadi, besok pihak Pemprov akan bersurat secara resmi ke yayasan, lalu yayasan menginventarisasi seluruh asetnya. Perjanjian kerja sama dan insyaallah langsung bisa dilaksanakan,” papar Anies.

Nantinya, karya-karya sastra HB Jassin akan didigitalisasi dengan menggunakan anggaran yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Namun berapa anggarannya belum dihitung. Anggaran tersebut akan masuk dalam APBD DKI tahun 2018.

Loading...

Selain itu, para pengurus termasuk karyawan Yayasan HB Jassin juga akan berubah sesuai dengan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi, Anies belum bisa memastikan statusnya.

“Langkah DKI yang pertama, melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra di situ. Kemudian kita akan mengangkat bapak-bapak dan ibu yang sekarang menjadi mengelola di Yayasan HB Jassin untuk menjadi pengawas,” jelas dia.

“Jadi karyawannya akan mengikuti ketentuan ASN. Kita akan mengikuti ketentuan yang ada,” tambahnya.

Menurut Anies keputusan mengubah status Yayasan JB Jassin ini merupakan salah satu janji kampanye.

“Dan buat teman-teman ketahui, ini 1 dari 23 janji kita. Janjinya adalah kita merawat, mengembangkan pusat dokumentasi HB Jassin, kami bersyukur bahwa janji itu hari ini terlunasi, dan insyaallah bulan Januari terlaksana,” pungkasnya.

Orang yang diamanatkan oleh HB Jassin untuk menjaga koleksi sastranya, Ajip Rosidi, membeberkan alasan penyerahan pengelolaan yayasan PDS HB Jassan kepada Pemprov DKI.

“Persoalannya kami realistis. Yayasan ini enggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan karena cukup besar,” beber Ajip di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Dengan diserahkannya pengelolaan PDS HB Jassin kepada Pemprov DKI Jakarta, Ajip berharap yayasan ini dapat diurus dengan baik. Namun, Ajib mengaku ada beberapa perjanjian sebelum penyerahan berlangsung.

“Sekarang kan statusnya agak susah karena Pemprov DKI tidak seperti dulu memberi bantuan. Sekarang ini bantuannya terbatas, jadi enggak boleh lagi memberikan bantuan. Oleh karena itu keinginan mereka kita serahkan semuanya ke DKI. Tapi saya bilang tidak bisa menyerahkan begitu saja, mesti ada perjanjian,” paparnya.

Soal perpustakaan yang menjadi tempat koleksi karya sastra HB Jassan, Ajip yakin Pemprov dapat mengelola dengan baik. Apalagi Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Ya percaya dong. (Anies) bidangnya yang ngurusin itu. Tadi beliau cerita waktu ke Madinah beliau mendapat kesempatan masuk ke ruangan yang khusus menyimpan buku-buku lama. Ada yang 900 tahun,” tuturnya. [beritaislam24h.info / dtk]

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates: