Anies Bongkar 10 Proyek Peninggalan Era Ahok Tak Punya Amdal

Anies Bongkar 10 Proyek Peninggalan Era Ahok Tak Punya Amdal

Berita Islam 24H - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas (Lalin).

Hal itu diketahui seusai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

"Ternyata di 10 titik itu tidak pernah dilakukan Amdal Lalin, analisa mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, sehingga proyek-proyek itu dilakukan, punya dampak lalu lintas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya," kata Anies.

Kesepuluh proyek itu mencakup enam ruas pembangunan flyover dan underpass, light rail transit (LRT) yang dikerjakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dan mass rapid transit (MRT) Jakarta.

Berdasarkan catatan Wartakotalive.com, proyek-proyek tersebut dibangun pada era Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat.

Sejumlah proyek tersebut saat ini banyak dikeluhkan warga karena menimbulkan kemacetan lalu lintas, tidak hanya di sekitar proyek tetapi juga berimbas ke sejumlah ruas jalan lainnya.

Bahkan, akibat kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan saling salip di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah pengendara terlibat baku pukul.

Dampak Amdal pada Kemacetan

Gubernur Anies menambahkan, tidak adanya Amdal Lalin berdampak pada kemacetan parah di titik-titik pembangunan sehingga merumitkan pekerjaan polisi dan petugas kepolisian.

Dia akan mengecek alasan kesepuluh proyek yang sudah berjalan itu tidak punya Amdal Lalin.

"Itu yang nanti akan kami evaluasi, kami akan cek. Ini kenyataannya sudah jalan, ini hal yang mengemuka dalam pertemuan dan nanti kami akan periksa semuanya lagi," kata dia.

Anies juga akan mengecek apakah izin mendirikan bangunan (IMB) kesepuluh proyek itu sudah terbit atau belum.

Sebab, Amdal Lalin merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi untuk mengajukan IMB.

"Kalau menurut aturan, Amdal Lalin dulu, dari Amdal Lalin baru keluar IMB, baru kemudian bisa berjalan. Nah Amdal Lalinnya tidak ada, IMB-nya enggak mungkin keluar, proyeknya sudah jalan. Nanti dicek (IMB-nya)," kata Anies.

Underpass Matraman Dipastikan Molor

Seperti diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, pembangunan underpass Matraman-Salemba di Jakarta Pusat dipastikan molor sampai pertengahan 2018.

Padahal kontraknya underpass tersebut harus rampung pada 17 Desember 2017.

Proyek tersebut menyedot anggaran sebesar 118 miliar pada APBD 2016.

Akibat terlambatnya penyelesaian pembangunan underpass, kemacetan di simpang Matraman juga dipastikan berlanjut sampai 2018 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan, keterlambatan itu sangat merugikan merugikan warga Jakarta.

"Ini kan akibat ketidakcermatan kontraktor PT Jaya Konstruksi (Jakon)," kata Iman Satria saat meninjau lokasi pengerjaan, Rabu (11/10/2017).

Iman menilai perencanaan pengerjaan oleh kontraktor amat buruk. Iman juga tak membenarkan alasan dari pihak kontraktor.

“Ini kan alasan mereka karena ada kabel PLN tidak bisa dipindahkan. Tapi kan seharusnya mereka mengecek semua utilitas milik PLN yang berada di bawah," kata Iman.

Iman menjelaskan, untuk membangun 9 perlintasan tak sebidang Pemprov DKI menggelontorkan anggaran Rp 1,4 triliun.

3 diantaranya untuk membangun flyover di atas perlintasan kereta api, yakni Bintaro Permai, Cipinang Lontar, dan Jalan Panjang.

Lokasi lain yang juga dibangun simpang tak sebidang, yakni flyover Jembatan Tiga, Flyover Pancoran, underpass Mampang-Kuningan, underpass Matraman-Salemba, underpass Kartini, dan underpass Santa.

Namun hanya Underpass Matraman yang sudah dipastikan tak rampung.

“Kami kecewa. Sebab kalau laporan rapat di Komisi D DPRD DKI bilangnya selau beres. Tapi nyatanya tidak beres,” tegas Iman.

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menyebut, masalah utilitas, pipa dan kabel PLN hanya alasan yang dicari-cari saja.

“Mereka kan pengalaman. Masak tak bisa lihat ada kabel dan pipa di bawah,” jelas dia.

“Sekarang mereka minta perpanjangan waktu. Kami akan pertimbangkan itu,” tambah Iman.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal, mengakui utilitas PLN membuat pembangunan underpas terhenti sampai tahun depan.

Sebab PLN baru bisa memindahkan pada Maret 2018. “Kami terus koordinasi dengan PLN dan kontraktor. Target memang tanun ini,” jelas Yusmada.

Pelaksana Lapangan Proyek Underpass Matraman PT Jaya Konstruksi, Agung, mengatakan, kabel yang mesti dipindahkan adalah kabel SKTT PLN Pulogadung dengan kekuatan 150 KV.

Menurut Agung, saat ini pihaknya sedang menggali di lokasi kabel tegangan tinggi milik PLN berada.

"Sebenarnya sekarang kami hanya tinggal memasang 69 titik Borepile dari total 1.964 titik. Tapi penggalian tak bisa maksimal karena masih ada kabel itu," kata Agung.

Tapi pihak PT Jaya Konstruksi, kata Agung, masih berusaha keras tetap menyelesaikan proyek sesuai deadline, yakni 17 Desember mendatang.

"Namun tetap ada kemungkinan kami meminta perpanjangan waktu," kata Agung.

Agung mengatakan bahwa PLN Pulogadung sudah 2 kali disurati terkait pemindahan utilitasnya di lokasi proyek.

Surat pertama di bulan Maret 2017 dan surat kedua April 2017.

Tapi tak pernah ada proses pemindahan sampai akhirnya anggota dewan datang ke lokasi.

Sementara itu, proyek pembangunan underpass Mampang - Kuningan yang menghubungkan Jalan Raya Mampang dan Jalan H. R. Rasuna Said bakal molor.

Ditargetkan selesai bulan Desember 2017, proyek tersebut kemungkinan besar baru bisa rampung April 2018 mendatang.

Molornya penyelesaian proyek ini disampaikan langsung oleh Project Manager Underpass Mampang-Kuningan, Jumadi pada Jumat (6/10/2017).

Jumadi menuturkan, molornya proyek tersebut disebabkan oleh adanya instalasi kabel milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang belum bisa dipindahkan.

"Sosialisasi pemindahan instalasi sudah kami lakukan sejak awal tahun, namun baik pihak PGN maupun Palyja belum bisa menyanggupinya, " kata Jumadi.

Jumadi mengatakan, keduanya baru bisa merelokasi instalasi masing-masing pada Desember 2017 nanti.

"Kalau baru dipindahkan Desember 2017, berarti kami baru bisa mulai kerja setelah mereka selesai, dan bisa makan waktu tiga sampai empat bulan. Jadi kemungkinan besar April 2018 baru bisa diresmikan, " kata Jumadi. [beritaislam24h.info / tnc]