Terlalu Fokus Infrastruktur, Jokowi 'Lupa' dengan Penegakan Hukum
Loading...
Di tengah pembangunan infrastruktur yang kerap digenjot pemerintahan era Joko Widodo saat ini, penegakan hukum nampaknya masih menjadi PR besar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Pasalnya, menurut Politikus PKS, Nasir Djamil, pembangunan tak akan berarti apa-apa tanpa penegakan hukum yang baik.
"Hukum itu elementer sekali dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Jadi, jangan anggap remeh dengan penegakan hukum," ucap Nasir kepada Kricom.id, Jumat (06/10/2017).
Jika dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi konsentrasi pemerintahan Jokowi, hukum juga dinilai memiliki urgensi yang sama.
"Bagaimana jadinya jika ekonomi sangat kuat dibangun, tapi hukumnya tidak seimbang, atau katakanlah tajam ke bawah tumpul ke atas," sindirnya.
Salah satu yang menjadi fokus utamanya adalah persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, era pemerintahan Jokowi ini dinilai terlalu abai dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, terlebih pelanggaran HAM pada masa lalu.
"Sampai sekarang belum ada ada titik terang. Pemerintah ingin rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi itu harus ada syaratnya, yakni pengungkapan kebenaran," tegas Nasir yang juga Anggota Komisi III DPR ini.
Khusus soal pelanggaran HAM, beberapa pihak beranggapan bahwa Jokowi kerap tersandera dengan posisinya sebagai orang nomor satu namun tak bisa berbuat apa-apa dalam menangani pelanggaran HAM.
"Ada dugaan orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat dimasa lalu itu sekarang bagian dari pemerintahan Jokowi. Makanya ada istilah presiden Jokowi 'tersandera' orang tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan presiden mau tersandera? Itu hanya presiden yang bisa jawab," tutupnya.
loading...
loading...