Soal Reklamasi, Dirjen Otda Minta Anies-Sandi Tidak Macam-Macam
Loading...
Soal Reklamasi, Dirjen Otda Minta Anies-Sandi Tidak Macam-Macam
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno diminta selaras dengan pemerintah pusat. Salah satunya soal program reklamasi yang dijalankan pemerintah pusat.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsoni pemerintahan daerah yang baik adalah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional.
"Jadi, kalau pemerintah ke utara, daerah tidak bisa ke selatan. Pemerintah daerah tidak bisa macam-macam," ujar Soni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
Kebijakan pemerintah pusat, menurutnya, harus dijalankan dengan juga mengakomodasi kepentingan lokal dalam APBD. Menurut Soni, Kemendagri akan mensupervisi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.
"Jadi hampir tidak mungkin daerah bertentangan dengan pusat, karena itulah tugas saya sebagai Dirjen Otda melakukan supervisi dan membina supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah," tutupnya.
Setelah dilantik menjadi Gubernur DKI, Anies Baswedan bicara soal pengelolaan air sampai pulau di Jakarta. Pengelolaan tersebut, ditegaskan Anies, tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis (5/10/2017). [kml]
loading...
loading...