Relawan Jadi Komisaris, BUMN Rugi Triliunan Rupiah

Relawan Jadi Komisaris, BUMN Rugi Triliunan Rupiah

Berita Islam 24H - Setelah membagi kekuasaan kepada parpol pendukung, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membagi-bagi jabatan komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) kepada relawan dan tim suksesnya. Hingga saat ini, paling tidak sebanyak 21 mantan relawan yang menjabat sebagai komisaris.

Politik balas jasa dan bagi-bagi kekuasaan ini dipersoalkan sejumlah kalangan karena penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris tidak tepat dan tidak baik bagi pasar. Selain itu dikhawatirkan BUMN hanya akan dijadikan sapi perah, apalagi hingga semester I-2017, ada 24 BUMN mengalami kerugian Rp 5,852 triliun.

Aktivis Rumah Amanat Rakyat (RAR), Ferdinand Hutahaean mengatakan, relawan Jokowi yang duduk sebagai komisaris di berbagai BUMN mencapai puluhan. Dia menyayangkan adanya jabatan publik diisi atas imbalan atau balas jasa yang dilakukan selama ini kepada Jokowi. Apalagi kemampuan relawan Jokowi untuk memajukan BUMN belum teruji. Sehingga ke depan nasib BUMN bisa menjadi hancur.

"Memang itu yang kita sangat sayangkan ketika jabatan publik hanya dijadikan sebagai imbalan jasa pada relawan dan politisi pendukung tanpa melihat kemampuan yang bersangkutan," ujar Ferdinand kepada Harian Terbit, Rabu (25/10/2017).

Menurut Ferdinand, dengan tidak adanya kemampuan untuk memimpin maka keberadaan relawan Jokowi sebagai komisaris BUMN akan menjadi beban keuangan negara. Apalagi mereka tidak bisa memberikan kontribusi bagi BUMN yang dipimpinnya tersebut. Oleh karena itu sebelum terlanjur maka pemerintah harus melakukan evaluasi ulang terhadap relawan Jokowi yang sekarang duduk sebagai komisaris BUMN.

"Evaluasi ulang dilakukan untuk mengetahui benar tidak kompetensi mereka memenuhi untuk jabatan yang dipegangnya? Jika hasil evaluasi menyatakan tidak, ya harus diganti," ujar Ferdinand yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini.

Ferdinand menegaskan, harus ada evaluasi agar negara tidak dibebani membayar ongkos politik presiden atau partai berkuasa. Apalagi jika yang diangkatnya menjadi komisaris BUMN tidak memenuhi persyaratan dan kompetensi. Sehingga semua pihak harus mengkritisi agar APBN tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

"Ini tidak boleh. Oleh karenanya DPR bersama pemerintah membentuk tim penilai untuk melakukan evaluasi terhadap komisaris BUMN yang dijabat relawan. Karena ini tidak sesuai dengan janji kampanyenya dulu," paparnya.

Pengangguran

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menanggapi sinis masuknya relawan Jokowi secara berjamaah ke BUMN. Selama tiga tahun jadi komisaris saya rasa mereka tidak banyak pengaruhnya untuk membantu meningkatkan kinerja BUMN.

Menurut Arief seperti saat SBY berkuasa relawannya pun yang pengangguran. Mereka yang cuma tahu kerja kerja politik di angkat jadi Komisaris BUMN. “Lah kalau engga duduk di BUMN kemana mereka cari sumber pendapatan, banyak kok Komisaris BUMN yang dari relawan baca neraca Keuangan aja kagak ngerti Mas. Dan mereka hanya banyak berperan sebagai PR aja,” kata Arief dihubungi terpisah.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, ada beberapa komisaris itu yang hanya bekerja sebagai penjawab di Medsos jika Joko Widodo di bully oleh medsosernya.

“Dan sibuk juga promosi tentang program program yang akan dikerjakan oleh Joko Widodo serta sibuk siap-siap membentuk timses pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019 dibandingkan kerja untuk meningkatkan kinerja BUMN. Jadi, ya maklumlah kemampuan mereka masih dibawah standar sebenarnya untuk jadi Komisaris BUMN,” papar Arief.

Penguasa

Sementara itu pengamat kebijakan Yusri Usman mengatakan, adanya sejumlah relawan Jokowi yang menjadi komisaris BUMN memang fakta yang tidak bisa dibantah. Memang ada yang memiliki kompentensi tetapi lebih banyak yang tidak mempunyai kompentensi sehingga menjadi beban tambahan bagi BUMN dan APBN. Bahkan ada diamtara relawan Jokowi yang nyambi mengobyek proyek di BUMN padahal dia sebagai komisarisnya.

Yusri mengakui, mengangkat relawan menjadi Komisaris BUMN menjadi kebijakan penguasa. Oleh karena itu masyarakat harus pintar dan cerdas untuk menjawabnya di Pilkada atau Pilpres mendatang agar rakyat tidak lagi dibohongi oleh pemimpin atau pejabat yang demikian. Karena saat ini sangat kentara pejabat dan pemimpin tidak bekerja untuk kepentingan rakyat namun hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadinya.

"Rakyat akan semakin cerdas berpotensi tidak akan memilih pemimpin yang tidak sesuai antara janji dengan perbuatannya," jelasnya.

Hingga saat ini, paling tidak sebanyak 21 mantan relawan yang menjabat sebagai Komisaris BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno menginginkan agar pemilihan komisaris BUMN tidak dikaitkan sebagai upaya balas jasa dalam pemenangan pasangan Jokowi-Kalla pada Pilpres 2014.

"Sebetulnya relawan Pak Presiden banyak sekali dan datang dari berbagai profesi. Kalau mereka tiba-tiba terpilih (menjadi komisaris BUMN) karena dulunya relawan, ya mungkin karena coincidence (kebetulan) saja," kata Rini.

Pada dasarnya, Kementerian BUMN melihat bahwa jabatan komisaris dibutuhkan dari berbagai kalangan profesi. Dia menekankan kepada jajaran komisaris BUMN untuk selalu menjaga independensi, profesionalisme, dan nilai etika. Kementerian BUMN juga melakukan assesment dalam memilih komisaris, namun tidak menggunakan penilai independen seperti pada pemilihan direksi.

"Komisaris sebagai pengawas dan mewakili pemegang saham dalam melakukan pengawasan dari perusahaan. Mereka juga mengawasi direksi dalam melakukan aktivitasnya setiap hari, makanya dewan komisaris itu datang dari berbagai kalangan dan profesi," kata Rini.

Rini menjelaskan, Presiden Jokowi mendukung dirinya untuk menegakkan profesionalisme di BUMN. Saat ini, lanjut dia, pemilihan direksi BUMN harus melalui proses assesment independen dengan beberapa institusi yang sudah dapat diterima secara nasional maupun internasional. Assesornya pun independen dan merupakan pihak luar Kementerian BUMN.

Tujuannya adalah untuk menjaring orang-orang terbaik menjadi direksi BUMN. Sebab, direksi nantinya akan bertanggungjawab terhadap operasional perusahaan setiap harinya. Dengan demikian, target BUMN menjadi pemain internasional pun tercapai. Seperti Wijaya Karya yang banyak melakukan pembangunan jalan di luar negeri dan Waskita Karya yang membangun Masjidil Haram.

"Ini menurut saya memang satu hal yang kami dorong BUMN berkembang makin ke luar (negeri)," kata Rini.

Adapun beberapa orang yang terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yang kini menjadi komisaris perusahaan pelat merah seperti Andrinof Chaniago (BRI), Alexander Lay (Pertamina), dan Andi Widjajanto (Angkasa Pura I). Kemudian Iman Sugema (BTN), Paiman Rahardjo (PGN), Fadjroel Rachman (PT Adhi Karya), Diaz Hendropriyono (Telkomsel), Refly Harun (Jasa Marga), dan sejumlah nama lainnya. [beritaislam24h.info / htc]