Mendagri Akui Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, e-KTP Belum Tuntas
Loading...
Mendagri Akui Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, e-KTP Belum Tuntas
Berita Islam 24H - Pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun kerja ke-3, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu hal terpenting yakni pendataan warga negara melalui e-KTP.
Selain mengalami berbagai kendala dalam proses pembuatannya. Rupanya, dana proyek negara ini juga dikorupsi oleh sejumlah pejabat. Hal itu diakui oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Thajo Kumolo.
“Kita targetkan di Tahun 2019 e-KTP dapat terselesaikan. Kemendagri selama ini harus bolak-balik mengatasi e-KTP ini. Utamanya bolak-balik dipanggil KPK,” katanya dalam diskusi Forum Medika Barat 9, di Staf Kepresidenan, Kamis (19/10).
Dia memaparkan sebanyak 261 juta penduduk 94 persennya telah terdata. Banyak kendala dalam pembuatannya, mulai dari korupsi hingga pemalsuan e-KTP. Tercatat sebanyak 169 e-KTP ganda palsu aktif telah diamankan.
“Biaya kontrak mencapai Rp8-Rp9 juta dalam pembuatan e-KTP. Target di 2019 semua warga negara yang telah memiliki NIK dapat melakukan Pemilihan Umum Presiden atau Pemilihan Daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan di dalam e-KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan nomor tersebut, nantinya bisa diketahui latar belakang pemiliknya. Baik data pribadi, riwayat sakit, riwayat kriminal, asuransi dan sebagainya. [beritaislam24h.info / kn]
loading...
loading...