Jokowi-JK Dinilai Kurang Mendengarkan Aspirasi Masyaraka

Masyarakat mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar dapat memajukan Indonesia dalam segala bidang dan lebih mendengarkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

“Selain itu, saya juga mengharapkan pemerintah agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan lebih mendengarkan aspirasi terutama daerah pelosok Indonesia,” kata Yayan Novienty, mahasiswa Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi, Kamis (19/10).

Yayan memberikan pandangannya tentang kepemimpinan Jokowi-JK yang pada 20 Oktober 2017, telah berlangsung tiga tahun.

Yayan mengatakan bidang pendidikan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kurangnya fasilitas yang memadai di bidang pendidikan membuat pandangan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan daerah-daerah pelosok.

“Fasilitas yang mendukung di bidang pendidikan, seperti bangunan sekolah di daerah-daerah pelosok masih kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota,” katanya.

Dia menambahkan untuk memperbaiki kekurangan dalam bidang pendidikan, presiden harus saling bersinergi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar sisa masa jabatan Jokowi-JK ini menunjukkan hasil yang maksimal dari sebelumnya.

Seorang warga masyarakat, Rizal mengatakan dalam memimpin, Jokowi dan JK masih harus lebih tegas lagi dalam mengatasi masalah korupsi yang ternyata berasal dari orang-orang besar di pemerintahan negara.

“Saya mengharapkan agar presiden dan wakilnya di tahun ketiganya harus lebih tegas dalam mengatasi dan menyelidiki masalah korupsi di Indonesia yang ternyata dilakukan orang-orang besar di pemerintahan Indonesia, dan jangan sampai kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dibubarkan terjadi,” kata Rizal.

Di era kepemimpinan Jokowi dan JK, harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik (TDL) yang cenderung naik sangat membebani masyarakat khususnya kalangan bawah, kata seorang warga bernama Tin Hartini.

“Kenaikan harga bahan pokok dan TDL sangat membebani masyarakat, yang paling merasakan adalah ibu rumah tangga. Itu sangat membebani masyarakat terutama kalangan bawah,” ujarnya.

Tin Hartini yang berprofesi juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi ini juga menambahkan hal tersebut menjadi permasalahan yang krusial dan seharusnya dapat segera diatasi pemerintahan Jokowi-JK.

Rizal menyampaikan harapan agar di sisa masa pemerintahan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menggunakan semaksimal mungkin guna mewujudkan rencana-rencana.

“Pemerintahan selanjutnya dapat meneruskan atau menjadikan keberhasilan dan kekurangan di masa jabatan ini sebagai cermin di masa selanjutnya,” kata Tin Hartini.

aktual