Di Hadapan Pemprov Jabar, KPK Bicara Atasi Penggiringan Opini

Pemprov Jawa Barat bertanya kepada KPK bagaimana cara mengatasi benturan antar instansi terkait pemberitaan baik yang beredar di media konvensional maupun media sosial saat berlangsung Geoseminar bertajuk “Meningkatkan Eksistensi Humas Pemerintah di Tengah Maraknya Media Sosial” di Museum Geologi Jl Diponegoro, Bandung, Sabtu (14/10).

“Saya baru aktif Desember 2016, lalu. Sebetulnya background saya hukum. Belajar komunikasi secara otodidak, lewat buku, diskusi. Dan saya banyak belajar selama satu tahun di KPK. Bagaimana aspek komunikasi eksternal maupun internal itu dilakukan? Dan kita semua juga sedang belajar media sosial, tetapi secara teori, penanganannya kurang lebih sama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemberi materi dalam geoseminar.

Dijelaskan Febri, di KPK, pada dasarnya semua urusan penanggungjawabnya pimpinan, walau demikian harus tetap ada yang didelegasikan ke bawah, agar komunikasi tetap berjalan. Dalam mengelola aspek komunikasi, ada di Juru Bicara dan Biro Humas

“Semua pimpinan bisa bicara, bayangkan kalau kemudian pimpinan yang satu dan pimpinan lainnya mengatakan hal yang beda. Apa yang akan dipikirkan oleh orang di luar kalau dua pimpinan bicara yang beda,” katanya.

Oleh karena itu, jelas Febri, proses komunikasi dan proses pembahasan antar internal menjadi penting dan itu yang harus dilakukan. Jadi Juru Bicara beserta Biro Humas harus mengkonsep permasalahan sesuai visi dan misi organisasi. Hingga bisa mendapatkan, respon point.

Dengan kerja tim itulah, tutur Febri, pimpinan terbebas dari beban masalah. “Apa yang dipikirkan oleh orang diluar kalau dua pimpinan bicara hal yang berbeda,” imbuhnya.

Digiring

Terkait benturan, kata Febri, KPK biasanya menjelaskan lewat pendekatan responsif bukan reaktif. Agar tidak mudah digiring oleh pihak-pihak tertentu yang ingin terjadinya benturan antar institusi.

“Dalam beberapa waktu belakangan KPK dari analisir pemberitaan yang kita lakukan, digiring oleh pihak tertentu untuk dibenturkan dengan institusi penegak hukum yang lain,” ungkapnya.

Berkat alasisis pemberitaan itulah, akhirnya KPK sadar, institusi pemerintah tidak boleh terjebak dengan respon dan respon atau membantah segala macam ini dan itu.

“Teman-teman media kadang, membawa pulang berita yang punya bobot berita, dan bobot berita itu ada kalau ada bantah membantah,” jelasnya.

Agar hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari, jalin komunikasi eksternal dengan humas institusi lain. Agar tidak terjebak dengan pertanyaan pancingan dari wartawan.

“Keuntungan lainnya, tidak mudah tergiring dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu, tambahnya.

Hal lain yang harus dilakukan, humas adalah, berbicara dengan wartawan itu jangan hanya saat wawancara saja, lebih penting sebenarnya bagaimana humas bisa berdiskusi memahami apa yang ada dalam pikiran wartawan, sebelum dia menulis berita.

“Karena itu diskusi-diskusi komunikasi yang sifatnya background itu penting sekali dilakukan,” tutupnya. (swamedium)