Belum Punya Kursi di DPRD, PSI Sudah Nyatakan Akan Jadi Oposisi Anies-Sandi

Belum Punya Kursi di DPRD, PSI Sudah Nyatakan Akan Jadi Oposisi Anies-Sandi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan partai baru dan belum memiliki satupun kursi di DPRD DKI Jakarta menyatakan akan menjadi partai oposisi yang konstruktif bagi pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan dilantik Senin (16/10) sore ini.

“Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi partai oposisi yang konstruktif. Di mana PSI akan melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur baru, mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dan mengkritisi apa yang kurang,” ujar Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/10).

Rian menekankan bahwa PSI tidak mau menjadi oposisi yang menjelekkan. Menurut dia, bagaimana pun juga proses demokrasi telah menetapkan pasangan Anies-Sandi menjadi pemimpin DKI Jakarta.

“Kita mendukung. Namun, kita juga harus mengawal. Jika pemerintah melakukan hal bagus, kita angkat dan apresiasi. Namun jika ada yang belum sempurna, juga kita angkat,” kata Rian.

Rian mengingatkan bahwa program yang ditawarkan Anies-Sandi telah memenangi hati warga Jakarta, terutama yang menjadi perhatian seperti rumah DP nol persen, menghentikan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta, melaksanakan Program Transportasi Terintegrasi dengan biaya serba Rp5.000, menutup Hotel Alexis, membangun tanpa menggusur, dan melahirkan 200.000 pengusaha baru melalui Program OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneur).

Sementara itu untuk keberlanjutan pembangunan di Jakarta dan dalam menyambut pemerintah DKI Jakarta yang baru, DPW PSI DKI Jakarta menginisiasi sebuah platform berbasis web bagi masyarakat Jakarta untuk aktif menjaga keberlanjutan dan kinerja di pemerintahan DKI yang baru, yang dinamakan “Kawal Jakarta”.

Rian Ernest mengatakan seluruh warga Jakarta, khususnya anak muda, harus selalu bertindak revolusioner dengan mengawal pemerintahan. Jika warga Jakarta tidak peduli terhadap pengawasan kebijakan pemerintah DKI Jakarta, maka koruptor akan leluasa mencuri anggaran daerah.

“Melalui platform www.kawaljakarta.id, publik dapat mengawal janji Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta dengan melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan realisasi dari janji-janjinya,” pungkas Rian. [srj]