Puluhan Penilep Uang e-KTP Bakal Susul Setnov ke Penjara

Puluhan Penilep Uang e-KTP Bakal Susul Setnov ke Penjara

Opini Bangsa - Pasca ditahannya Setya Novanto (Setnov), dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan semua pihak penerima dana e-KTP, kerap disuarakan berbagai kalangan.‎ Mereka meminta semua yang menikmati uang suap e-KTP harus dipenjarakan seperti yang dilakukan terhadap Setnov.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo)‎, Bastian P. Simanjuntak, mengungkapkan, KPK harus sadar bahwa mereka digaji oleh rakyat, dan bukan oleh elit politik. Sehingga, harus memikirkan rakyat yang telah dirugikan oleh elit politik yang sudah menilep dana e-KTP.

"Tak boleh ada yang menghalangi KPK untuk membongkar praktek korupsi yang didalamnya melibatkan pejabat, termasuk anggota DPR RI. Bila KPK serius dan tidak takut tentu tidak sulit untuk menetapkan semuanya menjadi tersangka lalu ditahan," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Geprindo, kata Bastian, siap menjadi partner sekaligus garda terdepan KPK dalam melawan elit politik dan mafia hukum yang menekan KPK dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP," ungkap dia.

Seret Nama Lain‎nya

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, ‎mempertanyakan mengapa hanya Setnov yang ditahan oleh KPK. Dia mempertanyakan bagaimana dengan pihak-pihak lainnya, yang namanya juga turut terseret dalam pusaran kasus tersebut.

"Apakah, dalam kasus e-KTP ini hanya Setnov saja yang terlibat? Bukankah ada puluhan nama lain dari partai lain yang juga terlibat? Jangan sampai mereka aman," ungkapnya di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Dari nama-nama yang sempat tersiar, lanjut Agus Chaerudin, terdapat beberapa nama pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran kasus itu.

‎"Bahkan nama-nama dari kader-kader PDIP seperti, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Laoly, dan sejumlah nama lainnya dari partai lain. Bahkan nama mantan ketua DPR, Marzuki Alie dan Mantan Mendagri Gamawan Fauzi," ungkap Agus.

Tebang Pilih

Pengamat Kebijakan Publik, Syafril Sjofyan mempertanyakan sikap tebang pilih yang dilakukan KPK terhadap tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP Setnov. Karena kepada Setnov, KPK terlihat ganas, namun kepada tersangka lainnya seperti RJ Lino, mantan Dirut Pelindo dan Emirsyah Satar, mantan Dirut Garuda, KPK terlihat lembek. Karena hingga kini KPK tidak juga menahan kedua tersangka tersebut.

"Perlakuan berbeda juga terjadi pada Ahok, dengan kasus RS Sumber Waras," kata Syafril Sjofyan kepada Harian Terbit, Minggu (19/11/2017).

Terpisah, pengamat politik dan kebijakan dari Point Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, dalam kasus e-KTP tidak hanya ada 5 tersangka yang diduga terlibat. Soalnya, semua partai di DPR ikut dalam pembahasan proyek e-KTP sehingga ada korelasi dengan kasus Setnov. Oleh karena itu semua kader partai saat pembahasan e-KTP diduga turut terlibat.

Apalagi, lanjutnya, sudah ada daftar 14 nama anggota DPR yang mengembalikan dana e-KTP. Sehingga harusnya KPK tidak hanya fokus kepada Novanto yang saat ini telah menjadi tersangka dan ditahan KPK. "Kalau begini kesannya SN jadi target politik incaran KPK," jelasnya.

Karel juga mempertanyakan kasus korupsi lainnya yang juga menarik perhatian publik hingga saat ini tidak jelas, seperti kasus RJ Lino (Pelindo), Emirsyah Satar (Garuda) dan RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok. Oleh karena itu publik melalui parlemen di Senayan harus meminta penjelasan KPK soal kasus-kasus yang mandek.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang mengatakan, memang berat di negeri ini menegakkan keadilan jika benar bahwa KPK ‘ganas’ kepada tapi lembek dengan RJ Lino, Emrisyah Satar dan Ahok. Karena jika benar maka lembaga hukum telah main dalam ranah politik dan masuk dalam kemauan kepentingan yang menguasainya. KPK harus bisa keluar dari kepentingan politik antar kelompok.

"Hal itu dilakukan agar KPK bisa secara murni dan konsekwen menjalankan tugasnya bukan karena pesanan atau bahkan untuk pengalihan isu," ujarnya. [opinibangsa.info / htc]