Undang-Undang Ormas dan Zig Zag SBY

Direktur Ekskutif Indonesian Public Insitute (IPI) Kayono Wibowo mengatakan sikap tarik ulur Partai Demokrat terkait Perppu no.2 th 2017 Tentang Ormas yang baru disahkan menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu telah menimbulkan stigma buruk.

Partai besutan SBY tersebut kata Karyono dinilai plin plan oleh sebagian pihak. Pasalnya, sejak Perppu No.2 Tahun 2017 digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isi Perppu yang mereka nilai bisa menimbulkan potensi tindakan semena-mena karena perppu tersebut dapat digunakan untuk membubarkan ormas apa saja tanpa proses peradilan.

Namun, lanjut Karyono pada saat paripurna, sikap Fraksi Demokrat berbalik menerima Perppu No .2 th 2017 menjadi undang undang meski dengan catatan. Tapi belum lama berselang, sikap Partai Demokrat kembali membuat heboh jagad pilitik nasional.

Melalui pidato ketua umumnya lewat video yang diunggah akun resmi Partai Demokrat ke Youtube, lanjut dia SBY mengancam akan membuat petisi jika pemerintah ingkar janji tidak melakukan revisi terhadap empat pasal yang menjadi usulan Fraksi Demokrat.

Di negara demokrasi, kata dia masalah petisi sebenarnya hal yang biasa. Tetapi lazimnya, keluarnya sebuah petisi dibuat untuk menyikapi suatu kebijakan atau perbuatan yang sudah dilakukan.

Namun sambung Karyono petisi versi SBY ternyata baru sekadar ancaman. Isi petisi tersebut berupa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. SBY mengatakan bohong adalah membuat penjelasan mirip guru TK yang sedang mengajari muridnya tentang definisi ingkar janji. alias bohong.

Menyimak pernyataan SBY yang diunggah di Youtube kata Karyono sebenarnya agak lucu, aneh dan menggelikan. “Pasalnya, sekaliber SBY mau menggunakan manuver politik dengan cara berandai-andai terhadap kondisi yang belum tentu terjadi,” ujar Karyono di Jakarta, Selasa (31/10).

Mengapa kata dia tiba-tiba SBY begitu mudahnya dan terburu-buru membuat ancaman akan mengeluarkan petisi politik. Padahal sambung Karyono pemerintah sudah berjanji akan merevisi UU Ormas sebagaimana diakui SBY sendiri.

“Tetapi mengapa SBY membuat ancaman petisi. Padahal belum tentu pemerintah ingkar janji. Justru pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo menawarkan revisi bisa diinisiasi oleh pemerintah atau DPR. Lucu kan,? tanya Karyono.

Tak hanya lucu, kata dia sikap SBY juga aneh dan menggelikan. “Dia mengancam akan membuat petisi terhadap situasi yang belum tentu terjadi. Meskipun ancaman mengeluarkan petisi tidak ada larangan tetapi sebaiknya sebelum melakukannya perlu diantisipasi dampak buruknya,” kata dia.

Jangan sampai kata Karyono justru menjadi bumerang. Apalagi untuk level SBY, semestinya memiliki perhitungan atau kalkulasi politik yang terukur dan didukung data dan informasi yang akurat.

“Benarkah pemerintah akan ingkar janji atau berbohong tidak merivisi UU Orrmas. Darimana SBY mengetahui pemerintah akan ingkar janji,” kata dia.

Sementara itu, lanjut dia publik mencatat bahwa pemerintah siap merevisi UU Ormas tersebut. “Bahkan menurut pengakuan SBY sendiri, satu hari sebelum paripurna, pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan menanyakan kepada wakil pemerintah tersebut apakah bersedia merevisi? kata dia.

Menurut SBY kata dia Menteri Dalam Negeri lalu menjawab bersedia. “Lantas secepat itukah SBY kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah sampai membuat ancaman mau mengeluarkan petisi politik yang mengarah pada pemakzulan,” kata dia.

“Lalu apa yang melatarbelakangi zig-zag politik Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Dari manuver ingin mengeluarkan ancaman petisi hingga bertemu presiden Jokowi? tanya dia

Lebih lanjut Karyono mengatakan ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi manuver SBY;

Pertama, sejak sikap Demokrat menerima Perppu No.2 th.2017 menjadi undang undang, tak berapa lama SBY dan Partai Demokrat menerima serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak. “Mereka menuduh SBY dan Demokrat tidak konsisten, main politik abu-abu. Sedangkan sosok SBY tergolong pemimpin yang sangat menjaga citranya. Ia juga cenderung tidak tahan dibully. Maka serangan tersebut membuat SBY harus mencari jalan keluar untuk menghindar. Sehingga dia harus membuat manuver politik seperti yang terjadi belakangan ini. Inilah politik bermuka seribu,” jelas Karyono.

Kedua, jika nanti pemerintah melakukan revisi terhadap uu ormas, bisa saja SBY dan Demokrat akan klaim bahwa itu terjadi karena usaha SBY dan Partai Demokrat mengancam mengeluarkan petisi dan mendatangi presiden.

Ketiga, Demokrat takut kehilangan potensi dukungan pemilih dari kalangan yang menolak PERPPU No.2 Tahun 2017.

“Menyaksikan manuver Demokrat yang cenderung zig-zag tersebut menunjukkan Demokrat sedang gamang dan galau. Karena berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Demokrat masih jeblok,” sebut dia.

Ironisnya, ujar Karyono di tengah kegalauan Demokrat, alih-alih mau meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik, justru partai pemenang Pemilu tahun 2009 ini bisa semakin kehilangan kepercayaan rakyat jika cara yang digunakan tidak menunjukkan konsistensi. “Posisi Demokrat pasca 2009 memang terlihat dilematis, serba salah dalam mengambil posisi politik. Disebut partai oposisi bukan, partai pendukung pemerintah juga bukan,” jelas Karyono.

Akhirnya lanjut dia Demokrat mengambil posisi sebagai partai penyeimbang. Tetapi, celakanya, posisinya sebagai partai penyeimbang terkadang juga kurang konsisten. Contohbya dalam menyikapi PERPPU No.2 Th.2017 tentang Ormas sikap Demokrat cenderung ambigu.

“Berbeda dengan PKS dan Gerindra. Positioning kedua partai ini cenderung mengambil sikap oposisi, konstruktif meskipun kadang-kadang tidak konstruktif. Namun, terlepas dari itu, sikap Gerindara dan PKS masih lebih jelas jenis kelamin politiknya. Alhasil, berdasarkan sejumlah hasil survei, jika pemilu legislatif dilaksanakan sekarang ini, elektabilitas Gerindra mengalami kenaikan, nyaris melewati Partai Golkar,” jelas dia.

Sikap oposisi yang diambil Gerindra kata dia cukup efektif mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Sama halnya dengan posisi PDI Perjuangan yang menjadi oposisi selama 10 tahun Pemerintahan SBY. “Alhasil PDI Perjuangan kembali mendapatkan kepercayaan rakyat dan menjadi pemenang Pemilu 2014 lalu setelah “puasa politik” selama 10 tahun. Sebelumnya, PDI Perjuangan pernah memenangi pemilu di era reformasi pada pemilu 1999 setelah berjibaku dengan pemerintahan orde baru,” urai Karyono.

Namun, kata dia bukan berarti partai oposisi selalu menang. Karena sikap opsisi bukan variabel tunggal yang menjadi faktor kemenangan. Tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi kemenangan partai dalam kontestasi elektoral, antara lain faktor internal yakni adanya konsistensi sikap politik dan ideologi, strategi yang tepat, kinerja organisasi partai, rekam jejak (track record) figur pimpinan dan kader partai yang baik.

“Selain itu ada faktor eksternal yaitu momentum; bisa dalam bentuk situasi krisis yang menyebabkan partai penguasa gagal dalam melaksanakan pembangunan di sejumlah bidang, krisis moral yang menyebabkan partai kehilangan kepercayaan. Faktor eksternal lainnya bisa disebabkan karena partai pesaing (competiror) lainnya kurang memiliki kinerja yang baik, figur partai yang kurang menjual, dan segmen pemilih yang memang terbatas. Apalagi partai tersebut sedang dilanda krisis kepercayaan karena sejumlah skandal,” jelas Karyono.

Karenanya, imbuh Karyono Partai Demokrat jangan hanya belajar dari kemenangan SBY dalam Pilpres 2004 dan Pemilu 2009. Tapi juga belajar dari kekalahan pada Pemilu 2014 lalu. Belajarlah untuk konsisten dan bersikap bijak agar mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

akt