Tiga Tahun Jokowi-JK Gagal Total

Tiga Tahun Jokowi-JK Gagal Total

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta menggelar jumpa pers terkait evaluasi dan refleksi tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin (17/10).

Pada tanggal 20 Oktober 2017 nanti usia pemerintahan di bawah rezim Jokowi-JK resmi menginjak tiga tahun.

Sebanyak 15 Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta menyoroti janji kampanye Jokowi-JK seperti yang termuat dalam Nawa Cita.

Kesimpulan mereka, rezim Jokowi-JK gagal selama tiga tahun ini.

"Tidak ada yang berhasil atau bisa dikatakan gagal total," isi pernyataan sikap mereka dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/10).

Oleh sebab itu, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta sesuai dengan fungsi dan peran akan membuat suatu rangkaian kegiatan diskusi serta kajian strategis terkait tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

"Serta memberikan rekomendasi pemuda dan mahasiswa untuk perombakan kepemimpinan di Indonesia agar Indonesia aman, sejahtera, adil dan sentosa dalam Aksi Akbar pada 20 Oktober 2017 di depan gedung MPR/DPR/DPD RI dan Istana Negara dengan tema 'Rezim Jokowi-JK Gagal'," seru mereka.

Berikut 15 nama organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta. LMND DKI; GMKI DKI Jakarta; Perisai DKI; GMNI Jakpus; HMI Jakarta Pusat-Utara; GPII Jakpus; PMKRI Jakpus; Hikmahbudhi Jakut; KMHDI DKI Jakarta; Forum Pemuda Madura; BEM UNYD; BEM UIJ; BEM Borobudur; Hima persis Jakpus; dan UHAMKA.

Inilah sembilan program Nawa Cita Jokowi-JK yang digagas untuk mewujudkan Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. [rmol]