Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Pemprov DKI Sudah Siapkan Langkah Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan telah menyusun regulasi untuk menghentikan proyek reklamasi sesuai janjinya dalam kampanye.

"Kami sudah siapkan langkah-langkahnya. Tunggu saja nanti kalau sudah selesai diumumkan. Yang jelas komitmen kami tetap tertulis di 23 janji Anies-Sandi," jelas Anies di Balai Kota, Selasa (17/10).

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memulai hari pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (17/10). Salah satu janji yang dinilai cukup berat untuk dipenuhi adalah terkait komitmen menghentikan reklamasi.

Padahal, saat ini pemerintah pusat telah mencabut moratorium pembangunan reklamasi untuk pulau C, D dan G. Ketiga pulau tersebut diberikan sanksi karena tidak memenuhi seluruh perizinannya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono mengatakan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus menepati janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya untuk pulau C, D, dan G.

"Mereka berdua tak punya pilihan lain untuk menghentikan reklamasi. Janji itu paling diingat oleh warga saat Anies-Sandi gencar berkampanye untuk menarik hati masyarakat Jakarta," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (17/10/2017).

Dia menuturkan tiga pulau yang telah dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah (Pulau C dan D) serta PT Muara Wisesa Samudra (Pulau G) telah menjadi tanggung jawab Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies Sandi.

Pemerintahan saat ini harus mencari solusi untuk menghentikan pembangunan mega proyek pantai utara Jakarta tersebut meski Menteri Koordinator Bidang Maritim telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu.

"Solusinya sudah dipaparkan sejak masa kampanye, yaitu memanfaatkan peruntukkan pulau untuk fasilitas publik, bukan dibangun properti bintang lima seperti yang sudah diiklankan pengembang," katanya.

Nirwono menilai ada dampak signifikan jika Anies-Sandi mengingkari janji kampanye, yaitu dengan tiba-tiba berbalik arah melanjutkan reklamasi 17 pulau.

Pasalnya, proyek reklamasi paling menjadi sorotan dimana masyarakat benar-benar menanti langkah keduanya terhadap pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta.

"Kalau sampai mereka ingkar janji, masyarakat tak akan percaya lagi. Apapun program yang ditawarkan, warga Jakarta sudah pasti tak akan mau berpartisipasi. Hal yang sama juga berlaku untuk program perumahan rakyat yaitu DP Nol Rupiah," jelasnya. [bc]