Ngotot Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Indef: Presiden Tidak Boleh Egois

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyayangkan sikap egois Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, ia menilai seakan pernyataan presiden tidak menghitung kekuatan anggaran yang dimiliki Indonesia dalam upaya pembangunan tersebut.

“Presiden tidak boleh egois, jangan hanya karena ingin ‘membuktikan’ hasil kerja fisik infrastruktur agar terlihat sebelum 2019 saja,” kata Abra saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (19/10).

Ia menilai jika sikap egois presiden itu justru akan membahayakan bagi kemaslahatan rakyat banyak. Sebab, dengan keterbatasan anggaran dan terlebih menjadikan utang sebagai sumber utama pembangunan.

Itu, terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih sangat jauh dari target, bahkan diperkirakan pada akhir tahun akan terjadi shortfall pajak Rp 60-100 triliun. Potensi pendarahan fiskal semakin besar, bahkan bisa tembus 3% jika tidak dilakukan pemangkasan anggaran yang ada.

Karena itu, Abra menyarankan satu-satunya jalan yang paling aman dan rasional untuk menyelamatkan APBN ialah menunda (menjadwal ulang) berbagai proyek Infrastruktur yg tidak mendesak.

“Sebab, jika pemerintah tidak menunda beberapa proyek infrastruktur, tentu akan ada yang menjadi ‘tumbal’ pembangunan infrastruktur, bisa jadi belanja kesehatan, pendidikan & bahkan subsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan sektor infrastruktur harus terus digenjot untuk mendorong daya saing.

“Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari (peringkat) 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar Presiden dikutip dari Web Sekretariat Negara, Rabu (18/10).

Kemudian dia mengakui telah meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan yakni dari Rp177 triliun pada tahun 2014 atau di awal pemerintahannya, menjadi Rp 401 triliun pada tahun 2017.

Adapun salah satu infrastruktur yang dibangun berupa pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua.

“Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, (pelabuhan) basis pondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” katanya.

akt