JK Pilih Jalan Tengah
JK Pilih Jalan Tengah
Berita Islam 24H - Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan ngotot melanjutkan proyek reklamasi, sedangkan Anies- Sandi menyatakan final menolak melanjutkan proyek reklamasi. Di tengah pro-kontra tersebut, Wapres Jusuf Kalla memilih jalan tengah. Teluk yang telanjur dibangun dilanjutkan pembangunannya, lalu bangunannya digunakan untuk kepentigan warga Jakarta, sedangkan reklamasi pantai yang belum dibangun apa-apa tak dilanjutkan. Begitu pilihan JK.
Artinya, kalau pilihan JK ini yang dipakai, maka pemerintah tetap akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang terlanjur dibangun yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi. Sedangkan untuk beberapa proyek reklamasi pulau yang lain, pemerintah tidak akan lagi memaksakan.
"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata JK di Kantor Wapres, kemarin. Menurutnya, keputusan melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta atas dasar pertimbangan efisiensi. Pulau yang ada tidak mungkin dibongkar karena lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membangun.
Eks Ketum Partai Golkar ini mengaku sudah bicara dan membahas soal itu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan menurutnya, apa yang disampaikan Anies kurang lebih serupa. "Bahwa penggunaannya (pulau reklamasi) harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," ujarnya.
Loading...
Karena itu, JK menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta. "Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara," jelasnya.
Sehari sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, pemprov DKI telah sepakat menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu juga berlaku dalam penghentian reklamasi atas pulau-pulau yang belum jadi. "Sesuai rencana kerja, kami sudah putuskan itu. Itu posisi kami dari awal," kata Sandi usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (30/10).
Kini, Anies dan Sandi sedang menunggu komunikasi dengan DPRD selaku pemangku kepentingan untuk menyelaraskan rencana mendatang. Dia berharap, pertemuan itu dapat direalisasikan minggu depan. Saat ini, pemprov DKI sedang melakukan koordinasi untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), termasuk pemanfaatan pulau-pulau yang telah jadi. Kajian ini bersifat terbuka dengan menghadirkan proses yang transparan, penuh keterbukaan, dan keadilan.
Adapun berbagai masukan untuk mengakomodasi kepentingan publik akan terus ditampung. Hal ini karena beberapa pulau telah terbentuk. Beberapa bangunan juga telah dibangun tanpa izin. "Itu jadi PR bagi kami untuk melihat bagaimana pemanfaatan ke depan," ujar Sandi.
Sebelumnya, Anies memastikan sikapnya tentang reklamasi 17 pulau di kawasan Teluk Jakarta tidak akan berubah. Dia dan Sandi komitmen menghentikan proyek reklamasi. Namun, Anies belum dapat membeberkan langkah pasti untuk mewujudkan janji tersebut. Sebab, perlu ada koordinasi dengan pihak DPRD DKI. Terkait dengan pemanfaatan Pulau C dan D, dia masih akan menelaah terlebih dahulu. Penghentian reklamasi merupakan salah satu janji kampanye pasangan Anies-Sandi.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Anies jika menyambut tawaran jalan tengah dari Wapres JK. Pertama Anies-Sandi harus memastikan moratorium reklamasi. Artinya, semua kegiatan pembangunan yang ada di proyek tersebut harus dihentikan, perizinan dibatalkan dan permohonan baru ditolak. Kedua, memastikan langkah hukum apa yang akan dilakukan jika ada gugatan yang diajukan dari pengembang. "Maka Anies perlu berkoordinasi dengan pemeritah pusat dan kementerian terkait," kata Nirwono, tadi malam.
Ketiga, Anies-Sandi mulai membuka telinga dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan penataan pulau-pulau yang sudah terbangun. Pulau tersebut harus disiapkan sebagai fasilitas publik seperti hutan kota, stadion olahraga bertaraf internasional atau hal lain yang lebih bermanfaat untuk publik. [beritaislam24h.info / rmol]
loading...
loading...