Gerakan Mahasiswa Kristen: Realisasi Janji Jokowi-JK Melenceng Dari Harapan Rakyat

Tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla melenceng dari target dan harapan rakyat Indonesia. Sektor penegakkan hukum juga banyak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Begitu dikatakan Sekretaris I Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, Yulius Carlos Wawo di Jakarta, Minggu (23/10).

"Harapan masyarakat bahwa keadilan hukum akan menjadi panglima, tidak terbukti. Data dan pembanding perlu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah apa yang dijanjikan harus diukur menurut data dan peraturan yang diterapkan, dan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.

"Malah, kekuasaan terus menerus memperkosa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Terbukti dengan banyaknya Kepala-Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK, dan terus menerusnya terjadi pembiaran ketidakadilan hukum oleh aparatur hukumnya pemerintah,” ujar Yulius lagi.

Dia juga mengingatkan, pengukuran realisasi janji Jokowi bila disandingkan dengan Konstitusi UUD 1945, sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

"Jaminan kesejahteraan dan tenaga kerja tidak dipenuhi. Banyak pengangguran, malah pemerintah meberikan keleluasaan kepada investor asing dan tenaga kerjanya merangsek masuk dengan bebas di Tanah Air,” ujarnya.

Yulius menyampaikan, urusan kontrak karya atau divestasi dalam pengeloaan sumber daya alam Indonesia pun begitu murahnya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Divestasi saham PT Freeport Indonesia, yang disebut 51 persen saham untuk Indonesia, ternyata bohong belaka. sampai sekarang pun tidak ada kontrak itu kok,” ujar Yulius.

Pembangunan yang salah sasaran, lanjut dia, tidak dapat dipungkiri masih saja terus dipaksakan oleh pemerintah. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) telah terpuruk hanya karena mengejar pembangunan fisik yang salah sasaran itu.

"Sudah kian banyak ancaman yang terjadi di Indonesia, akibat pemerintahan yang tidak pro kepada rakyat. Kurikulum pendidikan tidak dibenahi untuk membangun sumber daya manusia yang handal, pembangunan yang slah sasaran, pemerataan penghasilan dan pembangunan yang timpang terus terjadi, banyak daerah dan pulau-pulau terluar dan terpencil tidak juga diurusi dengan serius, yang mengakibatkan mereka merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan," jelasnya.

"Ini ancaman serius, jangan sampai terjadi seperti Pulau Sipadan dan Ligitan yang dicaplok negara lain loh,” sambung Yulius.

Anehnya, lanjut dia, dunia pendidikan perguruan tinggi pun kini tidak lepas dari intervensi pengamanan kekuasaan politik yang dilakukan oleh pemerintah.

"Seperti pemilihan Rektor yang disusupi dan diintervensi harus sesuai dengan keinginan penguasa,” demikian Yulius. [sam]

RMOL