Daya Beli Anjlok, Rizal Ramli: Selama Ini Presiden Diberi Informasi Hoax oleh Menteri Penjilat

Pemerintah selama ini mengklaim tak ada penurunan daya beli yang dihembuskan banyak pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri dalam setiap kesempatan menyebut tak ada pelemahan daya beli, yang ada peralihan konsumsi masyarakat dari offline ke online.

Klaim Jokowi, bertumbuhnya kinerja perusahaan ekspedisi sebagai indikator bahwa daya beli tak menurun. Mereka melakukan belanjanya lewat binsis online.

Namun kemarin sang Presiden ternyata mulai mengakui adanya penurunan daya beli. Bahkan agar daya beli meningkat, Presiden siap memerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini agar banyak masyarakat yang memiliki penghasilan.

“Perpres akan keluar pada Januari 2018. Sehingga nantinya program padat karya itu bagi honor pekerjanya harus dibayar langsung tunai. Mingguan, atau kalau bisa harian, tidak boleh bulanan. Agar ada imbas memperkuat daya beli,” tegas Jokowi dalam pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media massa, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (30/10).

Merespon hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menyebut program padat karya proyek padat karya merupakan solusi tepat Presiden Jokowi untuk meningkatkan daya beli menengah bawah.

“Iya, Pak Jokowi akhirnya akui daya beli rakyat turun, setelah sebelumnya diberi informasi hoax oleh menteri penjilat. Proyek padat karya itu solusi tepat untuk mengkatrol daya beli masyarakat,” kata Rizal, Selasa (31/10).

Rizal Ramli sendiri sosok yang kritis menyororoti daya beli yang anjlok ini. Dan sayangnya selama ini Presiden tak memiliki informasi yang tepat. Dia hanya diberi informasi palsu atau hoax. Dirinya juga mencermati serta berikan kritik pada menteri yang tidak memberi penjelasan yang sebenarnya kepada presiden tentang daya beli masyarakat itu.

“Presiden di sidang kabinet tidak diberi penjelasan yang benar, termasuk juga presiden diberikan informasi daya beli enggak turun, itu informasi hoax oleh menteri penjilat,” tuding Rizal.

Kenyataan yang sesungguhnya, lanjut Rizal, daya beli betul-betul turun. “Saya bicara dengan kalangan bisnis dan rakyat biasa, loh kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun? Nah, informasi enggak benar ini lebih bahaya dari masalahnya sendiri,” ucap Rizal.

Terkait program untuk genjot daya beli itu, Jokowi memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.

“Yang jelas, dalam proyek padat karya tersebut, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai,” kata dia.

Untuk Kementerian Desa, Jokowi menginstruksikan agar proyek padat karya tersebut minimal bisa menyedot 200 tenaga kerja di setiap desa. Perlu diketahui, jumlah desa di Indonesia saat ini ada 74 ribu desa dan dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Dengan demikian, belasan juta tenaga kerja diharapkan akan terserap lewat proyek padat karya Kementerian Desa saja, belum kementerian yang lain.

“Bila dihitung 200 tenaga kerja kali 74 ribu desa, ada hampir 15 juta sendiri tenaga kerja yang terserap,” papar Jokowi.

akt